UUD NRI TAHUN 1945 PASAL 30：Independensi KPK dan Tantangan Keabsahan Seleksi Pimpinan -

uud nri tahun 1945 pasal 30   pasal 27 ayat 3 uud nri tahun 1945 Beberapa minggu lalu, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan untuk melakukan pengujian materiil UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap beberapa pasal pada UUD NRI 1945. Permohonan tersebut diajukan oleh Boyamin Bin Saiman

pasal 1 ayat 3 uud nri tahun 1945 Pasal 27 dan 28 UUD 1945 mempertegas kesetaraan di depan hukum dan hak atas keadilan. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan dasar hukum untuk melindungi hak dasar warga negara serta mengadili kasus pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan paksa

pasal 35 uud nri tahun 1945 Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu : 1. Pasal 26, ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang