UUD 1945 PASAL 29：“Perbedaan dalam Berbagai Hal Termasuk Aliran dan Agama,

uud 1945 pasal 29   uud 1945 disahkan ppki pada tanggal Tindakan Pelarangan dan ancaman pembongkaran tersebut juga sangat bertentangan dengan prinsip dan konstitusi Negara Indonesia sebagai negara hukum, serta penghormatan atas kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai tertulis dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

uud 1945 pasal 33 “Untuk itu diperlukan politik ekonomi atau politik kemakmuran yang sudah diamanatkan pula dalam konstitusi yaitu Pasal 33 UUD 1945,” tegas Awan. UUD 1945 mengamanatkan untuk merealisasikan demokrasi ekonomi. “Tanpa itu, nampaknya kemakmuran, pemerataan, dan keadilan sosial masih jauh dari harapan,” ungkapnya

uud 1945 bersifat Pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menegaskan kepada seluruh rakyat bahwa sebagai negara hukum, semua warga negara wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia