uud 1945 amandemen terbaru proses penyusunan uud 1945 Di era globalisasi, tantangan bagi realisasi keadilan sosial semakin kompleks. Liberalisasi ekonomi yang dipercepat oleh amandemen UUD 1945 seringkali menjadi alasan mengapa kebijakan pro-rakyat sulit diwujudkan. Misalnya, pengaruh investor asing dalam pengambilan keputusan strategis kerap bertentangan dengan kepentingan rakyat kecil
kedudukan uud nri tahun 1945 Berdasarkan UUD 1945 pasal 20A atay 1, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, berikut penjelasannya: Fungsi legislasi DPR . Beberapa fungsi legislasi DPR, yaitu: Menyusun Program Legislasi Nasional Prolegnas Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang RUU Membahas RUU yang diusulkan Presiden atau DPD
pasal 27 uud nri tahun 1945 Untuk itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang