ruu kuhp demo demo tolak ruu kuhp Cabut dan tolak Omnibus Law, KUHP, dan UU ITE, serta seluruh kebijakan yang tidak memihak rakyat. Sahkan RUU Masyarakat Adat. Hentikan kriminalisasi dan rasialisme pelajar dan mahasiswa Papua di Yogyakarta. Mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua
isi ruu pilkada yang di demo Situasi politik di Indonesia semakin memanas setelah DPR mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi MK mengeluarkan putusan yang mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024
ruu pilkada yang di demo DPR menunda rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada dan akan menjadwalkan kembali karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak kuorum atau hanya 89 orang yang hadir dan 87 orang izin