perubahan uud 1945 proses perubahan uud 1945 Di Indonesia, teori piramida Kelsen diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai grundnorm, yang menjadi dasar bagi semua peraturan lainnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
perubahan uud nri tahun 1945 Untuk itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang
hasil perubahan uud nri tahun 1945 Undang-Undang Dasar UUD 1945 sebagai fondasi konstitusi Indonesia, telah mengalami empat kali amandemen penting pada periode 1999-2002. Salah satu hasil amandemen ini adalah perluasan Pasal 28 menjadi Pasal 28A-28J yang secara khusus mengatur Hak Asasi Manusia HAM. Sebelum amandemen, Pasal 28