PASAL 25A UUD 1945：Resume PKN Bab 8 | Wawasan Nusantara

pasal 25a uud 1945   pasal 37 uud nri tahun 1945 Setelah GBHN tidak berlaku, konsepsi ini diakomodasi dalam Pasal 25A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002. D. Dinamika Tantangan Wawasan Nusantara Dinamika dan tantangan Wawasan Nusantara mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi

pasal 34 uud 1945 30. Kebebasan setiap warga negara untuk berorganisasi dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal .... A. 28A ayat 2 . B. 28A ayat 3 . C. 28E ayat 2 . D. 28E ayat 3 . Jawaban: A . Soal Kelas 6. 31. Fase yang tidak termasuk dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah pertemuan: A. Sidang BPUPKI pertama . B. Komite Sembilan . C. PPKI

uud 1945 pasal 23a Dasar hukum utama perpajakan di Indonesia tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini memberikan landasan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk memungut pajak, tetapi pengaturannya harus melalui legislasi yang disepakati