pasal 25 a uud 1945 isi pasal 1 ayat 2 uud 1945 DPR dapat melakukan interpelasi, anggapan, dan mendesak eksekutif untuk menjalankan kebijakan tertentu atau mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah diambil. Ini adalah bagian dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif. • Contoh:
uud 1945 pasal 26 30. Kebebasan setiap warga negara untuk berorganisasi dijamin oleh UUD 1945 pada Pasal .... A. 28A ayat 2 . B. 28A ayat 3 . C. 28E ayat 2 . D. 28E ayat 3 . Jawaban: A . Soal Kelas 6. 31. Fase yang tidak termasuk dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah pertemuan: A. Sidang BPUPKI pertama . B. Komite Sembilan . C. PPKI
isi pasal 25 a Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi