PASAL 24 UUD 1945：MENGACU KEPADA PASAL 24 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945,

pasal 24 uud 1945   pasal 30 ayat 3 uud 1945 DPR dapat melakukan interpelasi, anggapan, dan mendesak eksekutif untuk menjalankan kebijakan tertentu atau mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah diambil. Ini adalah bagian dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif. • Contoh:

pasal 23 a Biasanya, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 harus diberikan oleh pihak yang memotong pajak, yaitu klien, karena ini merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa pemotongan telah dilakukan dan pajak yang dipotong telah disetorkan ke kas negara

uud 1945 pasal 1 ayat 2 Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945. Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat 1 UUD Tahun 1945