PASAL 23 A UUD 1945：Meluruskan Salah Kaprah Soal Penyesuaian Tarif PPN

pasal 23 a uud 1945   uud 1945 pasal 34 Republik Indonesia pun menganut hal tersebut. Oleh para founding fathers, filosofi tersebut telah diabadikan di dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, yang belakangan diamandemen menjadi Pasal 23A, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Mengapa harus undang-undang?

pasal 88 Pasal 5 PMK 88/2024 mengatur bahwa Kemenkeu dapat memberikan pinjaman dana SAL kepada Badan Usaha Milik Negara BUMN, Badan Usaha Milik Daerah BUMD, pemerintah daerah pemda, dan/atau badan hukum lainnya BHL yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan/atau dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan tertentu

rangkuman pasal pasal uud 1945 Undang-Undang Dasar UUD 1945 sebagai fondasi konstitusi Indonesia, telah mengalami empat kali amandemen penting pada periode 1999-2002. Salah satu hasil amandemen ini adalah perluasan Pasal 28 menjadi Pasal 28A-28J yang secara khusus mengatur Hak Asasi Manusia HAM. Sebelum amandemen, Pasal 28