PASAL 23 UUD 1945：Bolehkah Pejabat Negara Merangkap Jabatan sebagai

pasal 23 uud 1945   isi pasal 28 a sampai 28 j Adapun, dalam Pasal 23 huruf b UU Kementerian Negara, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Sedangkan bagi hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 17 huruf c UU MK dan penjelasannya melarang setiap hakim konstitusi merangkap menjadi pengusaha, yaitu direksi atau komisaris

pasal 1 ayat 1 uud nri 1945 Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945. Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat 1 UUD Tahun 1945

pasal 35 a Normal working hours in Indonesia are prescribed by Government Regulation No. 35/2021 of 2 February 2021 regarding fixed-term employment agreements, outsourcing, working hours and rest hours, and termination of employment GR 35/2021 as not more than seven hours per day and 40 hours per week based on a six-day working week or eight hours per